Peternak Sapi Perah Butuh Kepastian untuk Harga

Kondisi ekonomi di Indonesia saat ini memang sedang dalam ketidakpastikan yang benar benar mengganggu. Ketidak stabilan ini mempengaruhi banyak hal dan juga prospek ekonomi di Indonesia. Salah satu prospek ekonomi atau usaha yang cukup terpengaruh akan ketidak stabilan ini adalah para peternak sapi perah.

Dengan adanya masalah ini harga dari susu sapi menjadi tidak stabil dan juga berbeda beda. Ini tentunya sangat mempengaruhi harga dan juga pada dasarnya ekonomi para pengusaha sapi perah. Masalah ini menjadi cukup besar saat ini terutama dengan semakin tidak pastinya harga harga barang barang kebutuhan saat ini.

Kepastian harga untuk para peternak sapi perah

Berdasarkan informasi yang beredar saat ini peternak sapi lokal saat ini menginginkan pemerintah untuk menciptakan harga jual dan juga pasar yang ideal untuk susu segar dalam negeri atau yang jika dikenal dengan SSDN. Ini penting jika pemerintah ingin agar kualitas dari susu sapi tersebut meningkat.

Dengan adanya harga yang ideal maka target yang diinginkan untuk kebutuhan susu nasional yang membutuhkan sekitar 40% peningkatan akan bisa tercapai pada tahun 2020 atau 2 tahun lagi dengan adanya harga yang ideal dan juga seimbang.

Berdasarkan pernyataan dari Rochadi Tawaf yang merupakan sekretaris jenderal dari PPSKI atau yang dikenal dengan kepanjangan dari perhimpunan peternak sapi dan kerbau Indonesia kita mengetahui bahwa peternak susu sapi lokal saat ini mengalami banyak kesusahan. Kesusahan tersebut adalah persaingan dengan susu impor. Dengan adanya persaingan tersebut maka susu sapi lokal yang seharusnya bisa menjadi produsen terbaik untuk masyarakat Indonesia malah jadi susah berkembang dan kalah bersaing.

Tentunya hal ini menjadi masalah yang sangat signifikan untuk para pengusaha susu sapi lokal. Rochadi juga menyatakan bahwa jika peternak susu sapi lokal tidak memiliki harga yang ideal maka persaingan ini akan menggilas para peternak susu sapi lokal. Hal ini dikarenakan peternak lokal harus bersaing dengan pengimpor bahan baku susu dari para industri besar yang mengakibatkan mereka mengalami kekalahan dalam hal daya saing.

Artikel ini dipersembahkan oleh Mahabet – Situs Judi Bola Terpercaya

Ia ingin pemerintah memberikan campur tangan yang nyata jika ingin program susu nasional itu berjalan dengan baik terutama di dalam negeri. Untuk saat ini sendiri harga susu lokal dari peternak lokal berkisar Antara Rp.5000 sampai dengan Rp.6000 perliternya. Ini bisa dibilang lebih mahal jika dibandingkan dengan impor untuk bahan baku susu impor bagi para industri pengolah susu.

Sementara untuk harga itu bagi para peternak susu lokal termasuk terlalu murah dan bahkan tidak bisa menutup ongkos untuk produksi susu itu sendiri. Ini merupakan dilema yang sangat menyedihkan untuk para peternak susu lokal karena dengan demikian mereka tidak mungkin bersaing dengan bahan baku produk impor yang lebih murah.

Sekarang semua tergantung pada pemerintah dan campur tangannya untuk bisa membuat keseimbangan dari harga susu ini. Win win solution sangat diperlukan untuk bisa mendukung kelanjutan dari ternak susu sapi dan juga usaha susu sapi di Indonesia. Dengan adanya masalah ini bukan tidak mungkin banyak orang yang akan mundur dari usaha susu segar sapi lokal dari Indonesia dan ini akan mematikan usaha susu sapi.

Dan akhirnya Indonesia mau tidak mau harus bergantung pada produk impor untuk bahan baku utama susu. Hal ini tentunya harus dihindari karena pada dasarnya Indonesia memiliki produk susu sapi yang sangat berkualitas.

Harga Beras Naik, Rakyat Tercekik! Benarkah Lumbung Padi Kita Sedang Paceklik?

 

“Kenapa harga beras terus naik dan rakyat tercekik”

Pertanyaan ini sering bergelantungan di benak kita, terlebih lagi kita adalah negara yang subur dimana pertanian seharusnya menjadi komoditas utama. Termasuk padi. Pada kenyataannya, kita seolah mati di lumbung sendiri mendapati harga beras yang terus naik.

Kenapa Harga Beras Terus Melambung?

Secara sederhana kalau dalam bahasa ekonomi, naiknya sebuah barang itu diakibatkan jumlah permintaan yang lebih tinggi dari pada ketersediaannya. Atau biasa disebut dengan Supply and Demand. Supply berarti hukum penawaran, sementara Demand artinya hukum permintaan. Dalam hukum ini ada lagi satu istilah yang dikenal kurva equlibrium. Nah, equlibrium ini terjadi apa bila ada persetujuan antara konsumen dan produsen tentang harga barang.

Lalu, apa hubungannya dengan naiknya harga beras?

Dari sini kita bisa menarik kesimpulan tentang naiknya harga kebutuhan pokok ini. Artinya kebutuhan beras di negara kita terus naik, tapi ketersediaan barang tidak mampu memenuhi permintaan pasar.

Kalau jaman dulu, saat dalam era almarhum Presiden Soeharto, pemerintah menerapkan yang namanya Floor Price (Harga Terendah) dan Celling Price (Harga Tertinggi. Tujuan mereka menerapkan sistem ini adalah untuk melindungi produsen dan konsumen sekaligus.

Ketika harga dasar sudah ditetapkan, tentunya pemain harga seperti makelar dan tengkulak tidak bisa main-main beli harga terendah dari petani. Disamping itu, pemerintah justru melarang menjual harga besar terlalu rendah agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

Selain Floor Price dan Celling Price, ada lagi satu hal yang kerap diandalkan oleh pemerintah, yaitu Raskin. Raskin ini menjadi senjata ampuh pemerintah sebagai equlibrium. Dalam hal ini BULOG akan menerima beras sebanyak-banyaknya dari pasar kemudian menjualnya kembali dengan sebutan RASKIN.

Nah, fungsi RASKIN ini nantinya yang akan menyetabilkan harga saat para pedagang curang bermain harga. Ketika tiba-tiba beras sangat mahal, maka pemerintah mengeluarkan operasi pasar sehingga barang akan banyak di pasaran. Makanya dalam hal ini cukong tidak berani bermain harga. Buat apa?

Mungkin inilah kenapa ketika harga beras mahal, pemerintah langsung turun tangan melakukan operasi pasar. Seperti juga kasus garam mahal kemarin. Pemerintah harus impor garam demi meredam harga.

Sayangnya, sekarang RASKIN ini dihapus karena dianggap kurang efektif dan akan digantikan dengan voucher. Semoga saja voucher ini menggantikan peran RASKIN dalam menekan harga.

Benarkah Rakyat Tercekik dengan Kenaikan Harga Beras?

Logikanya, orang Indonesia tidak ‘afdol’ kalau tidak makan nasi. Apa pun lauknya, pasti orang Indonesia bakal merasa kenyang bila dimakan dengan nasi. Bahkan untuk mie instan sekali pun.

Inilah akarnya. Karena nasi sudah jadi kebutuhan utama. Sudah masuk dalam relung, jiwa hingga alam bawah sadar masyarakat di sini. Asal ada nasi, makan dengan garam pun jadi! Begitu ungkapannya.

Maka ketika beras naik, tentu saja harga lainnya akan ikut naik demi memenuhi kebutuhan terhadap nasi ini. Sederhananya seperti itu. Bahkan hal ini akan terasa bila hidup di lingkungan anak kos yang notabene sering beli makanan. Contoh ringan saja ketika beras dan cabai naik. Maka harga lalapan pun juga ikut naik untuk menutupi modal usaha. Harga akan terus naik ke atas. Begitu pula sebaliknya.

Kembali lagi ke RASKIN yang berfungsi sebagai senjata pemerintah dalam menyetabilkan harga. Pemerintah tentu harus memikirkan ini masak-masak, apakah akan benar-benar menggantinya dengan voucher. Serta, diakui atau tidak, lumbung padi Indonesia sudah mulai menipis. Saatnya pemerintah kembali menggalakkan pertanian di seluruh wilayah demi ketahanan pangan.

Rasa-rasanya rindu dengan berita produksi padi melimpah dan kita adalah pengekspor beras terbesar di dunia. Bukan begitu?

 

Parpol Pastikan Caleg 2018 Bebas Dari Narkoba

  

Tahun ini tiap parpol sedang menyiapkan diri untuk pemilihan calon legislatif yang akan diadakan pertengahan tahun ini. Masyarakat ingin setiap parpol bisa pastikan caleg 2018 bebas dari narkoba. Hal tersebut diungkapkan oleh banyak masyarakat yang menginginkan anggota legislatif harus bersih dari narkoba dan korupsi.

Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini sudah mulai adanya penangkapan-penangkapan kasus narkoba dan juga korupsi. Maka dari itu, semua mengharapkan yang memegang calon legisatif nanti bisa terbebas dari narkoba untuk menjadi contoh bagi para masyarakat awam.

Parpol meminta Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk terlibat dalam proses pengusungan calon legislatif 2018. Mereka mengatakan dengan menjadikan bebas narkoba sebagai syarat caleg, hal tersebut memungkinkan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di DPR maupun DPRD.

Selain itu, dengan keterlibatannya BNN sebagai pengawas, bisa memastikan setiap kader parpol bersih dari narkoba. Bayangkan saja, kalau wakil rakyat bekerja dalam pengaruh narkoba, bagaimana dengan hasil kerjanya? Tentu saja akan menjadi berantakan dan tidak terkontrol, bukan?

Golkar Mengadakan Orientasi dan Tes Urine Untuk Caleg 2018

Salah satu parpol yang ingin pastikan caleg 2018 bebas dari narkoba adalah Golkar. Beberapa waktu lalu, mereka mengadakan orientasi untuk para calon legislatif 2018 di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Dalam orientasi tersebut, Golkar meminta setiap peserta melakukan tes urine untuk memastikan mereka terbebas dari narkoba.

Dengan cara seperti itu, kita bisa sedikit lega karena dengan adanya tes urine tersebut, bisa langsung diketahui siapa saja anggota yang di bawah pengaruh narkoba. Golkar telah menunjukkan kalau mereka juga turut memerangi narkoba yang selama ini anggota pemerintah menjadi bayang-bayang pengguna narkoba.

Golkar juga menginginkan masyarakat, terutama generasi muda harus mendapatkan teladan yang baik dari keberadaan anggota legislatif Indonesia. Menurut mereka, anggota DPR dan DPRD merupakan wakil rakyat yang harus mampu menjadi guru bagi para generasi muda. Jika tidak demikian, generasi muda Indonesia akan hancur dalam jangka waktu tertentu.

Langkah tes urine tersebut menjadi langkah awal sebelum meneruskannya ke kader-kader partai lain di berbagai daerah, agar terhindar dari obat terlarang tersebut. Kegiatan tes urine ini dilakukan tidak hanya pada tingkat pusat, tapi juga pada tingkat 1 dan tingkat 2.

Hanura Juga Memastikan Anggotanya Terbebas Narkoba Dari Tes Urine

Selain Golkar, Hanura juga pastikan caleg 2018 bebas dari narkoba. Mereka memastikan seluruh calon legislatif yang maju ke pemilihan calon legislatif 2018 bebas dari pemakaian narkoba. Sebelum maju ke pemilihan caleg 2018, mereka juga sudah memutuskan mengambil langkah yang sama dengan Golkar, yakni melakukan tes urine untuk para kadernya.

Menurut mereka, langkah ini merupakan langkah yang tepat untuk para caleg agar terbebas dari zat berbahaya narkoba. Menurut mereka pun, narkoba adalah musuh terbesar dalam masyarakat yang harus mereka perangi. Partai hanura ingin segala aktivitas dalam pemerintahan negara bisa lebih baik tanpa adanya penggunaan zat berbahaya tersebut.

Mereka juga sudah memberi ketegasan terhadap anggotanya bila terbukti positif memakai narkoba, maka mereka akan mengeluarkannya secara tegas dari bursa pencalonan. Karena nantinya bisa memperburuk kinerja partai jika masih tetap bertugas, selain itu dinilai tidak dapat memberi teladan yang baik untuk masyarakat awam.

Dengan adanya ketegasan tersebut, tentu menjadi tindakan yang harus dilakukan di setiap partai, mengingat mereka sebagai wakil rakyat. Kita sebagai masyarakat juga jangan hanya duduk manis melihat para partai memerangi narkoba. Kita juga bisa memerangi narkoba dengan tindakan-tindakan kecil, seperti menolak penggunaan narkoba dan sebagainya.
Diharapkan pemilihan caleg 2018 menjadi pemilihan yang bersih tanpa narkoba maupun korupsi.